Bolehkan Polisi Melakukan Geledah Paksa? Bekali Diri Sebelum Berhadapan Dengan Aparat Hukum!

Bandung, Students TELU – Baru-baru ini potongan video dari sebuah acara televisi swasta yang menayangkan seorang polisi memaksa untuk memeriksa HP seorang pengendara motor saat melakukan patroli ramai diperbincangkan. Video ini tersebar cepat melalui media sosial dan mengundang banyak kritikan serta pertanyaan dari warganet. Dalam cuplikan video tersebut, pengendara motor sempat membela diri dan mempertanyakan tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Ia juga meminta surat perintah penggeledahan namun polisi tersebut mengelak dan menegaskan bahwa ia dilindungi oleh undang-undang dan berhak untuk menggeledah HP dalam menjalankan patroli. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa tindakan oknum polisi tersebut telah melanggar kode etik dan privasi. Lalu bagaimanakah prosedur yang benar dalam melakukan penggeledahan?

Dalam pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 disebutkan bahwa polisi memiliki batasan tertentu dalam melakukan penggeledahan. Singkatnya, pasal tersebut menegaskan bahwa polisi tidak boleh melakukan penggeledahan yang berlebihan hingga mengganggu privasi seseorang. Dalam kasus ini,  HP adalah salah satu benda yang memuat privasi, oleh karena itu tindakan oknum polisi dinilai berlebihan dan menyalahi SOP yang ada.

Warga sipil dan anggota kepolisian hidup berdampingan dalam kesehariannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian serupa akan terulang kembali. Karenanya, penting bagi kita untuk membekali diri dengan wawasan hukum agar tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum.

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai bekal saat kita berhadapan dengan aparat hukum. Berikut rinciannya:

  1. Tanyakan surat perintahnya.

Pasal 1 Angka 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Ketika petugas kepolisian datang kepada Anda untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan, terlebih dahulu mintalah petugas kepolisian menunjukkan identitasnya, kemudian memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangka, dan tempat di mana ia akan diperiksa. Kita berhak menolak untuk ditangkap atau diperiksa bila petugas tidak bisa menunjukkan dokumen – dokumen tersebut. Jangan sampai kita menjadi korban penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kendati demikian perlu pula diketahui bahwa tertangkap tangan melakukan suatu kejahatan atau memiliki barang bukti tindak pidana dapat melegalkan aksi penangkapan pihak kepolisian meski tanpa surat perintah.

  1. Memberi kabar kepada keluarga atau kerabat terdekat.

Polisi memiliki kewajiban untuk memberikan kabar dan surat penangkapan kepada keluarga atau kerabat terdekat tersangka setelah melakukan penangkapan.

  1. Menolak memberi pernyataan, keterangan atau bertanda tangan.

Penjemputan mendadak oleh polisi dengan dokumen lengkap adalah situasi yang tidak bisa kita hindari. Artinya kita harus kooperatif terhadap proses yang berlangsung, namun bukan berarti kita akan diselidiki seorang diri. Tersangka memiliki hak menghubungi atau didampingi oleh seorang penasihat hukum/pengacara dalam proses penyelidikan.

Dalam proses ini pihak penyidiklah yang harus membuktikan dan mengumpulkan data untuk menyatakan bahwa tersangka benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Anda, sebagai tersangka tidak berkewajiban untuk membuktikan diri bahwa Anda tidak bersalah. Anda juga berhak untuk diam, tidak memberikan keterangan apa pun yang memberatkan posisi Anda, tidak menjawab, menolak menjawab, apalagi menandatangani surat pernyataan secara paksa atau di bawah tekanan.

Adapun untuk pemeriksaan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, di mana ia tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka.

  1. Mintalah untuk dilepaskan setelah lewat dari 1×24 jam.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Jika dalam kurun waktu 1×24 jam penyidik gagal membuktikan bahwa tersangka terbukti bersalah, tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

  1. Diperlakukan baik selama proses penyelidikan.

Dalam proses penyelidikan tersangka berhak untuk diperlakukan baik dan tidak mendapatkan penyiksaan dari pihak yang berwajib. Polisi tidak diperkenankan untuk mengintimidasi, memberi tekanan, ancaman, menakut-nakuti, apalagi melakukan kekerasan fisik selama proses penyelidikan berlangsung. Tersangka juga berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. (RIF)

 

Keyword(s) : , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *